Sistem Informasi Desa Kecila

FGD Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Perda Digelar di Desa Kecila

Desa Kecila, Kecamatan Kemranjen menjadi lokasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) yang diselenggarakan pada Sabtu, 24 Januari 2026. Kegiatan ini menghadirkan Dr. Agus Wijayanto, S.H., M.Kn, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Fraksi Demokrat, sebagai narasumber utama.

FGD diikuti oleh berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan desa, di antaranya Kepala Desa Kecila, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, Ketua RT dan RW, PKK, Kader Kesehatan, serta Kader Demokrat di wilayah Desa Kecila. Kehadiran peserta dari berbagai elemen tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat pemahaman dan pengawasan pelaksanaan Perda di tingkat desa.

Dalam pemaparannya, Dr. Agus Wijayanto menjelaskan salah satu Perda yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia menyampaikan pentingnya tertib administrasi pertanahan serta berbagai program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan bangunan bagi masyarakat.

Saya berharap warga Desa Kecila mengikuti PTSL agar memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah atau bangunan. Manfaat SHM sangat besar, mengingat banyak kasus kepemilikan tanah seperti sengketa dan tumpang tindih data yang disebabkan oleh ketidakteraturan administrasi,” ujarnya.

Selain penyampaian materi, kegiatan FGD juga membuka ruang diskusi bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, dan permasalahan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Agus Wijayanto juga menyampaikan dukungan dalam bentuk Dana Aspirasi untuk agenda Metra (media tradisional) tahun 2027, bantuan alat peraga edukatif untuk Posyandu, serta bantuan pribadi senilai Rp5.000.000 untuk PKK Desa Kecila.

Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan masyarakat Desa Kecila semakin memahami pentingnya pelaksanaan dan pengawasan Perda, serta mampu berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah demi terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Tulis Komentar